Network
PORTAL MINAHASA – Politikus PDIP, Masinton Pasaribu, menyebut kritian-kritikan yang disampaikannya kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, merupakan suara masyarakat.
"Ini akumulasi, kita dengar keluhan dari sana-sini lagi, kemudian saya sebut subjeknya saya sebut nama, kemudian ramai, tapi apa yang saya sampaikan bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan secara politik," kata Masinton Pasaribu, seperti dikutip dari Pikiran-Rakyat.com.
Kritikan Masinton Pasaribu terhadap Luhut Pandjaitan berawal ketika dia mempertanyakan keberadaan Menko Marves usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kembali secara tegas bahwa, tidak ada rencana penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa periode jabatan Presiden.
Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Ganjar Pranowo Satu 'Kolam' dengan Jokowi: Ragukan Hasil Survey Keunggulan Ganjar
Masinton Pasaribu bahkan tak segan mendesak Luhut Pandjaitan untuk mundur dari semua jabatannya jika tidak memberikan klarifikasi mengenai big data yang dia klaim berisi 110 juta suara yang menginginkan penundaan Pemilu.
Ia menilai hal yang dilakukan Luhut Pandjaitan secara terang-terangan itu sebagai upaya untuk membajak konstitusi dan menenggelamkan demokrasi.
Masinton bahkan diketahui menyebut Luhut Pandjaitan sebagai Bruntus Istana, panggilan tersebut biasanya diberikan kepada orang-orang yang melakukan pengkhianatan kepada pemimpinnya.
Politisi PDIP itu mengaku bahwa, yang ia kritik adalah perilaku kekuasaan yang disalahgunakan oleh Luhut Pandjaitan, bukan kritik terhadap pribadi orangnya.
Baca Juga: Kebijakan Ganjil Genap Mudik Lebaran 2022 Berlaku Mulai Besok
Artikel Rekomendasi