Pasca G30S PKI dan Supersemar, 'Kekayaan Indonesia Dibagi Bagaikan Rampasan Perang'

PORTAL MINAHASA - Poltik kekuasaan langsung berpindah ketangan Soeharto, pasca keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Supersemar seakan menjadi pintu masuk Soeharto mengambil alih kewenangan mengamankan negara dari carut marut pasca G30S PKI di tahun 1966.

Supersemar lahir karena bangsa Indonsia dalam keadaan "genting" dipicu kemarahan masyarakat kepada PKI, dan munculnya gelombang demo dari pemuda dan mahasiswa.

Baca Juga: Datangi Sang Adik, Reza Gunawan Tinggalkan Ruangan Dengan Bau Harum Bunga

Situasi bangsa memanas, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mulai turun. Pun ekonomi memburuk, hingga muncul protes dari sana sini.

Sehingga munculah Supersemar dengan tujuan agar Soeharto agar dapat mengambil langkah-langkah pemulihan situasi yang kian genting. 

Namun, Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), merupakan awal Politik Orde Baru setelah terjadinya G30S PKI 1965.

Supersemar diberikan Presiden Soekarno kepada Soeharto untuk ditindak lanjuti dengan kekuasaan penuh.

Presiden Soekarno melalui Supersemar, memberi Soeharto kekuasaan tak terbatas untuk mengambil tindakan.