Network
PORTAL MINAHASA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap hobi membandingkan harga komoditas di Indonesia dengan negara lain.
Pernyataan Jokowi yang kerap membandingkan harga komoditas itu, dinilai tak pantas dilakukan seorang kepala negara.
Sebab, Jokowi dinilai tidak layak berbicara perbandingan harga tanpa memikirkan daya beli, pendapatan minimum atau pun kebijakan di masing-masing negara yang tentunya berbeda.
Baca Juga: Berhasil Comeback, Man City Rebut Juara Liga Inggris 2021-2022
Seperti pernyataan Jokowi yang memabndingkan harga beras beras di Indonesia dengan beberapa negara.
Harga beras di Indonesia dibanderol dengan nilai yang berbeda tergantung pada jenis dan daerahnya.
"Saya cek harga beras dua hari ini rata-rata Rp10.700. Coba kita lihat di negara, lain di Korea Selatan Rp53.000, di Amerika Serikat Rp52.000, dan di Filipina Rp18.000. Ini yang harus kita syukuri," kata Jokowi pada beberapa waktu lalu ketika melakukan kunjungan ke Magelang, Jawa Tengah.
Baca Juga: Hasil Liga Italia 2021-2022: AC Milan Raih Scudetto Setelah 11 Tahun Puasa Gelar
Dikutip dari Pikiran-rakyat.com pada Senin 23 Mei 2022, pernyataan yang disampaikan Jokowi itu, membuat orang nomor satu di Indonesia mendapatkan sentilan dari mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.
Said Didu menganggap ucapan Jokowi tidak layak untuk diucapkan sebagai pemimpin negara.
"Bapak Presiden yth, berharap agar Bpk tdk suka membandingkan harga komoditas kbthn pokok antar negara," kata Said Didu dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter miliknya.
Selain harga beras, Jokowi juga membandingkan harga minyak goreng dan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia yang disebut termurah di dunia.
Baca Juga: Pelat Nomor Putih Segera Diberlakukan Tahun Ini, Masyarakat Diminta Tak Sembarang Membeli
Jokowi membandingkan dengan harga di Jerman, Singapura, Amerika Serikat, dan Thailand.
Menurut Said Didu, ada beberapa hal yang membuat ucapan Jokowi tidak layak untuk diucapkan.
"1) tidak bisa apple to apple krn terkait daya beli dan pendapapatan minimum rakyat masing-masing negara. 2) kebijakan harga kebutuhan pokok masing2 negara berbeda-beda," ujar Said Didu.**
Artikel Rekomendasi