Network
PORTAL MINAHASA – Keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun ibu kota negara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur di tengah dana APBN yang terbatas, dianggap sebagai ambisi politik.
Pasalnya, beberapa hari yang lalu, Jokowi diduga sengaja meloloskan pembangunan IKN dengan mengeluarkan aturan mengenai aturan pendanaan pembangunan ibu kota baru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) serta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus IKN Nusantara.
Pada saat yang sama, sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menjadi sorotan terkait keinginan Jokowi untuk membangun IKN.
Baca Juga: Diduga Mencuri Dandes Senilai Rp480 Juta, Dua Mantan Aparat Desa di Kepulauan Talaud Ditahan Polisi
Pasalnya, Sri Mulyani yang dianggap tahu mengenai kondisi keuangan negara, diam saja terhadap ambisi Jokowi untuk membangun IKN.
"Saya sebetulnya enggak peduli apa yang ada di kepala pak Jokowi, yang saya bingung, apa yang ada di kepala Sri Mulyani itu sehingga manut saja," kata pengamat politik, Rocky Gerung dikutip dari Pikiran-Rakyat.com.
Rocky Gerung menilai, pembangunan IKN diincar oleh para menteri yang ada di kabinet Jokowi dan merupakan anggota partai.
Baca Juga: Menhub: Tidak Perlu Khawatir Untuk Menunda Pulang, Pemerintah Bolehkan Cuti Tambahan
"Namun, Sri Mulyani kan seorang teknokrat yang bertugas untuk menunjukkan rasionalitas dalam bentuk in optima forma, dalam bentuk yang paling ngaco, tapi Sri Mulyani diam saja," ujar Rocky Gerung.
Artikel Rekomendasi