Network
PORTAL MINAHASA - Kebijakan larangan ekspor crude palm oil (CPO) yang baru-baru ini diterapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dinilai sebagai bentuk kemarahan terhadap para anak buahnya.
Pengamat politik, Rocky Gerung mengungkapkan kemarahan Jokowi itu diduga atas keputusan penghapusan domestic market obligation (DMO) yang diputuskan pada 17 Maret 2022.
Penghapusan DMO dan penerapan pajak yang lebih tinggi dari sebelumnya untuk mensubsidi minyak goreng tersebut diduga menjadi penyebab kemarahan Jokowi.
Baca Juga: Hebat, Dua Narapidana Perempuan di Sulteng Hafal 30 Juz Al Quran Selama Ramadan
"Saya kira ini ada kemarahan Presiden terhadap menterinya yang mbalelo. Kan seharunya dia menegur dengan kebijakan yang lebih rasional, tapi ini betul-betul pamer kekuasaan," kata Rocky Gerung dikutip dari Pikiran-Rakyat.com, Jumat 29 April 2022.
Pada saat ini, dengan berbagai kebijakan Jokowi yang dianggap blunder, legitimasi orang nomor satu di Indonesia tersebut menurun.
Baca Juga: Jokowi Telepon Vladimir Putin, Minta Segera Hentikan Perang
"Beliau jadi semacam orang yang panik tapi dia enggak tahu apa yang mesti dipakai untuk menggebuk menterinya. Jadi dia ambil saja barang di sekitar buat gebuk dan yang dia gebuk sebenarnya rakyat kecil," ujar Rocky Gerung.
Pasalnya, pada sebelumnya, pakar telah melakukan kalkulasi dan ditemui kesimpulan jika DMO dipenuhi, kebutuhan dalam negeri akan terjamin.
Artikel Rekomendasi