PORTAL MINAHASA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan akan memeriksa semua pejabat Kementerian Perdagangan (Kemendag), pasca penetapan empat orang tersangka kasus dugaan suap ekspor crude palm oil (CPO) yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di Indonesia.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah, memastikan lembaganya akan memeriksa semua pejabat yang terkait dugaan kasus minyak goreng tersebut.
Bahkan menurut Febrie Adriansyah, semua pihak kalangan birokrasi yang terkait dengan penerbitan persetujuan ekspor (PE) minyak goreng tersebut akan diperiksa.
Baca Juga: Sidang Pembunuhan Sejoli: Kolonel Infanteri Priyanto DItuntut Seumur Hidup
Tidak menutup kemungkinan juga, nantinya Kejagung akan memeriksa Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sesuai dengan prosedur dan perkembangan proses penyidikan.
“Yang terkait nanti diperiksa semua, dari kalangan birokrasi Kemendag terkait penerbitan persetujuan ekspor (PE),” ucap Febrie Adriansyah, Rabu 20 April 2022, seperti dikutip dari Pikiran-rakyat.com.
Di samping itu, dia juga mengungkap bahwa, selain tiga perusahaan, ada puluhan perusahaan yang nantinya akan diperiksa Kejagung.
Baca Juga: Olahan Obat Tradisional Bisa Redakan Nyeri Haid, Begini Saran Dokter
“Di periode ini ada 88 perusahaan yang kami cek, benar enggak ekspor itu dikeluarkan dia telah memenuhi DMO di pasaran domestik. Kalo dia enggak, ya bisa tersangka lah dia,” ujarnya.
Kemudian, terkait dengan tersangka Indrasari, dia menuturkan, diduga mendapatkan sejumlah uang dari beberapa perusahaan eksportir CPO yang mendapat penerbitan PE dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Menurutnya, jika yang bersangkutan ditetapkan menjadi tersangka, maka kemungkinan sudah menyalahi aturan yang ada.
Baca Juga: Lancarkan BAB, Ini Alasan Ubi Jadi Obat Tradisional yang Aman
“Kira-kira ada yang gratis enggak kalau umpamanya dia (tersangka) tabrak aturan,” ucapnya, seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.
Selanjutnya, terkait dengan dugaan penerimaan suap oleh tersangka IWW, Direktur Penyidikan Jampidsus Supardi mengatakan jajarannya tengah mendalami kasus tersebut.
“Saya enggak bicara imbalan, PE-nya sudah keluar, kalau terkait pemberian-pemberian itu nanti kami dalami,” ujarnya menjelaskan.
Empat tersangka yang ditetapkan tersebut yakni, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA, dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas Picare Tagore Sitanggang.
Baca Juga: Pemerintah Daerah Diminta Percepat Pencairan Thr Dan Gaji ke-13 Melalui Perda
Empat tersangka kasus CPO dikenakan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), kemudian Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Keputusan Menteri Perdagangan nomor 129 juchto nomor 170 tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri dan Harga Penjualan di Dalam Negeri.
Kemudian, ketentuan Bab 2 huruf a angka 1 huruf b jo bab 2 huruf c angka 4 huruf c Peraturan Direktorat Jenderal perdagangan luar negeri nomor 02 DAGLU per 1 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan Ekspor CPO.***
Artikel ini sebelumnya telah ditayangkan di Pikiran-rakyat.com dengan judul "Imbas Kasus Ekspor CPO, Kejagung akan Periksa Semua Pejabat Kemendag".